Ngasem, Jatikalen — Pemerintah Desa Ngasem menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka membahas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019–2027. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Ngasem dan dihadiri oleh berbagai unsur kelembagaan desa serta perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Jatikalen.

Musrenbangdes ini menjadi forum strategis dalam menetapkan arah pembangunan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hadir dalam forum tersebut antara lain BPD, perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, serta pendamping desa.

Penyesuaian Program dan Skala Prioritas

Kepala Desa Ngasem dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan RPJMDes merupakan langkah penting untuk menyesuaikan program pembangunan dengan situasi terbaru, termasuk dampak pascapandemi, dinamika sosial ekonomi, serta aspirasi warga yang berkembang.

“RPJMDes harus hidup dan mampu beradaptasi. Perubahan ini kami lakukan demi memastikan program desa tetap kontekstual dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Beberapa usulan yang mencuat dalam diskusi antara lain peningkatan akses infrastruktur jalan lingkungan, penguatan kelompok tani dan UMKM desa, pembangunan sarana air bersih, serta digitalisasi layanan publik di tingkat desa.

Partisipatif dan Transparan

Perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Jatikalen menekankan pentingnya Musrenbangdes sebagai bentuk implementasi prinsip partisipatif dalam tata kelola pembangunan desa. Masyarakat diberi ruang untuk terlibat dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas anggaran pembangunan.

“Musrenbangdes adalah forum demokratis di tingkat desa. Harapannya, hasil yang dirumuskan dapat menjadi dokumen perencanaan yang realistis, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Seluruh hasil musyawarah akan dituangkan dalam dokumen resmi perubahan RPJMDes Desa Ngasem dan menjadi dasar penyusunan RKPDes serta program tahunan berikutnya.